Taiwan menjadi rumah kedua bagi 277 ribu orang Warga Negara Indonesia (WNI). Mayoritas (98%) di antaranya adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menempatkan Taiwan pada puncak daftar Penempatan PMI Berdasarkan Negara sejak 2017 hingga 2019. Dalam periode yang sama, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan (PPI Taiwan) mencatat hanya 6,000 pelajar dan mahasiswa Indonesia di Taiwan. Memangnya apa hubungan antara PMI dan pelajar?
Ternyata, ikatan antara pelajar Indonesia dengan PMI di Taiwan telah berjalin kelindan melalui hubungan tutor dan siswa sejak 2013. Ikatan ini bermula dari kajian intensif PPI Taiwan tentang statistik jenjang pendidikan PMI. Obrolan informal dan preliminary study menemukan bahwa banyak PMI di Taiwan berpendidikan kurang dari SMA. Temuan ini sesuai dengan data dari laman web BNP2TKI tahun 2011-2013 (Tabel 1), yakni hanya sekitar 18-24% PMI di seluruh dunia yang merupakan lulusan SMA (di tabel tertulis SMU) ke atas.
Tabel 1. Penempatan PMI Berdasarkan Status Pendidikan Periode 2011-2013
Data diambil dari laman web BNP2TKI
Muncul keresahan pengurus PPI Taiwan saat itu akan pengaruh jenjang pendidikan terhadap kualitas PMI. Kala itu pelajar Indonesia di Taiwan tidak sebanyak sekarang, tetapi rasionya relatif sebanding dengan PMI. Bak gayung bersambut, para PMI menyambut hangat tawaran membuka lembaga pendidikan resmi untuk menyetarakan kualitas pendidikan PMI.
Pada November 2013, PPI Taiwan menjalin kerja sama dengan Yayasan Bhakti Jaya Indonesia yang telah terlebih dahulu berdiri, berkedudukan di Indonesia, serta memiliki pengalaman di bidang Pendidikan Non-Formal (PNF). Kedua lembaga ini menjalankan program “Kejar Paket C (KPC) PPI Taiwan”.
Awalnya, sesuai dengan nama program, KPC PPI Taiwan hanya melayani siswa yang ingin meneruskan sekolah ke jenjang setara SMA/MA. Selama hampir dua tahun, KPC PPI Taiwan berjalan dengan mahasiswa Indonesia berpendidikan minimal S1 sebagai tutor. Tidak hanya PMI, anak-anak dari mahasiswa Indonesia yang mengikuti orang tua mereka ke Taiwan juga merasakan manfaatnya.
Program tersebut harus mengalami perombakan besar pada Juni 2015. Yayasan Bhakti Jaya Indonesia secara sepihak menyudahi kerja sama dengan PPI Taiwan dan membuka lembaga lain yang serupa di Taiwan. Menyikapi hal tersebut, PPI Taiwan membentuk badan otonom dengan kepengurusan yang terdiri hanya dari mahasiswa Indonesia. Badan otonom tersebut bernama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Community Learning Center (CLC). Pada Desember 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI mengesahkan PKBM PPI Taiwan dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang berkedudukan di Luar Negeri. Dukungan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei berperan besar dalam pencapaian ini.
Selanjutnya, PKBM PPI Taiwan memperluas akses pembelajaran ke tiga kota yang mewakili wilayah utara, tengah, dan selatan. Kota-kota tersebut adalah: 1) Taipei, yang juga sebagai kantor pusat (di KDEI Taipei) menjangkau wilayah Keelung, Taipei, New Taipei City, Yilan, Taoyuan, Hsinchu, dan Hualien; 2) Taichung, yang menjangkau Taichung, Changhwa, Nantou, Miaoli dan Yunlin; serta 3) Kaohsiung, yang harapannya menjangkau Chiayi, Tainan, Kaohsiung, Pingtung, dan Taitung.
PKBM PPI Taiwan tidak lagi hanya mengandalkan program KPC, tetapi juga merambah program Kejar Paket A (setara SD), Kejar Paket B (setara SMP), dan pelatihan keterampilan. Hingga akhirnya pada Oktober 2017, PKBM PPI Taiwan menorehkan prestasi terbesarnya. Kembali bekerja sama dengan CLC Bhakti Jaya Indonesia, PKBM PPI Taiwan bekerja sama pula dengan salah satu vocational school di bawah otoritas Kementerian Pendidikan Taiwan untuk menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) perdana di Taiwan. Sebanyak 16 siswa program KPC dari dua lembaga mengikuti ujian ini.
Setelah kurang-lebih empat tahun, akreditasi menjadi fokus selanjutnya. Sebagai lembaga ber-NPSN, PKBM PPI Taiwan harus mendaftar dan memenuhi persyaratan dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD/PNF. Meski semua persyaratan administratif telah terpenuhi di 2017, ada satu batu sandungan, yaitu keberadaan yayasan berbadan hukum yang menaungi lembaga pendidikan tersebut.
Melalui kepengurusan transisi yang dipimpin oleh penulis sebagai Pelaksana Tugas Kepala PKBM PPI Taiwan, dibentuklah panitia pendirian Yayasan Pendidikan PPI Taiwan. Pembentukan lembaga baru ini diperlukan, karena jika PPI Taiwan dipaksakan menjadi yayasan berbadan hukum, akan terjadi perombakan besar pada tatanan organisasi, termasuk keberadaan Badan Musyawarah (sekarang bernama Dewan Perwakilan) yang menjadi organ legislatif tertinggi PPI Taiwan. Sehingga, musyawarah antara Badan Pengurus Harian dan Badan Musyawarah PPI Taiwan 2017/2018, serta pengurus inti PKBM PPI Taiwan periode sebelumnya dan periode transisi, bermufakat bahwa pendirian Yayasan Pendidikan PPI Taiwan mutlak diperlukan sebagai penunjang utama akreditasi BAN PAUD/PNF untuk PKBM PPI Taiwan, serta kebutuhan-kebutuhan lain terkait legalitas PKBM PPI Taiwan dan lebaga turunan lainnya di masa depan.
Setelah melalui berbagai tantangan, akhirnya 4 Desember 2017 menandai berdirinya lembaga pendidikan berbadan hukum pertama besutan PPI, bernama Yayasan Pendidikan PPI Taiwan (YP-PPI Taiwan), yang memiliki jajaran pengurus tidak hanya dari pelajar dan mahasiswa aktif, tetapi juga WNI yang merupakan alumni berbagai kampus di Taiwan tetapi memutuskan untuk menetap bekerja di sini. Mengantongi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bernomor AHU-0017813.AH.01.04.Tahun 2017, YP-PPI Taiwan siap mewujudkan masyarakat yang edukatif, kreatif, inovatif, dan komunikatif melalui jalur pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup demi terciptanya kemandirian bangsa Indonesia, yang tertuang dalam visi organisasinya.
Sekitar enam bulan pasca pendirian YP-PPI Taiwan, PKBM PPI Taiwan resmi mengantongi akreditasi A dari BAN PAUD/PNF. Menjadi satu-satunya lembaga pendidikan di luar negeri besutan PPI yang berhasil mendapatkan akreditasi A tentunya menjadi suntikan semangat bagi para pengurus dan tutor PKBM PPI Taiwan, beserta pengurus YP-PPI Taiwan selaku organisasi induknya.
Tantangan selanjutnya adalah menciptakan sustainable exit program untuk mempersiapkan kepulangan PMI ke tanah air. Program Kejar Paket A, B, dan C, serta pelatihan keterampilan “sekali jalan per tahun” termasuk cooking class dan keterampilan wirausaha lainnya masih terbatas untuk peserta yang mendaftar dan terseleksi. Pendaftaran dilakukan melalui metode daring dan luring, para PMI mendaftar secara mandiri kepada pengurus PKBM PPI Taiwan. Untuk jumlah siswa, akan menyesuaikan dana sponsor yang berhasil didapatkan di tahun tersebut. Misalnya, jika KDEI Taipei, BNI Taiwan, dan organisasi/perusahaan lain bersedia untuk memberikan dana sponsor yang memungkinkan untuk 20 orang peserta pelatihan, maka pelatihan akan dilaksanakan hanya untuk 20 orang. Atau jika masih ada kelebihan dana dari KPC PKBM PPI Taiwan di tahun tersebut, maka akan ditambahkan untuk membiayai beberapa peserta pelatihan, yang tentunya disesuaikan dengan jumlah pendaftar dan ketersediaan tempat pelatihan. Tentunya, keterbatasan biaya untuk subsidi tersebut belum mampu sepenuhnya menyediakan solusi jangka panjang. Untuk mekanisme seleksi biasanya tidak terlalu sulit, cukup dengan wawancara terkait motivasi mengikuti pelatihan dan ketersediaan waktu untuk hadir minimal 85% pertemuan pelatihan tersebut untuk memenuhi target kompetensi.
Oleh karena itu, PKBM PPI Taiwan masih membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk pengembangan sistem pendataan siswa dan alumni yang terpadu dan komprehensif. Sistem ini kelak menciptakan ikatan yang kuat antara siswa PKBM PPI Taiwan dengan alumni yang sudah pulang ke Indonesia dan mampu berdikari. Dalam jangka panjang, PKBM PPI Taiwan juga berencana membuka kelasnya di Indonesia (berlokasi di kantor pusat YP-PPI Taiwan) sebagai penyambung jenjang bagi para PMI yang telah pulang tetapi masih butuh menuntaskan pendidikannya. Untuk itu, YP-PPI Taiwan membuka berbagai pintu kolaborasi, terutama terkait pendanaan. Terlebih untuk ekspansi program pendidikan dan sosial-kemanusiaan lainnya sebagai solusi ganda: 1) untuk menyalurkan kewajiban pengabdian mahasiswa dan alumni Indonesia dari kampus-kampus Taiwan atas dasar “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam pendidikan; serta 2) memberantas buta aksara di kalangan PMI, mendorong penuntasan wajib belajar 12 tahun, serta mempersiapkan sustainable exit program agar pascakembali ke Indonesia para PMI sudah mampu berwirausaha atau mendapat pekerjaan yang lebih layak.
Akhir kata, YP-PPI Taiwan juga turut mengajak para pelajar, akademisi, pun juga Pekerja Migran Indonesia di negara manapun, jika memiliki keinginan untuk membuka lembaga pendidikan serupa PKBM PPI Taiwan, mari berkolaborasi! Melalui yayasan resmi berbadan hukum yang telah berdiri ini, YP-PPI Taiwan tidak membatasi ruang gerak geografis untuk berkarya. Kami siap menjadi induk bagi lembaga pendidikan non formal di luar negeri (utamanya bagi PMI) demi peningkatan kualitas pendidikan WNI di manapun berada.
Penulis:
Rahmandhika Firdauzha Hary Hernandha, S.T., M.Sc.
Doctoral student of Materials Science and Engineering Department, National Chiao Tung University, Taiwan (R.O.C.)
Ketua Pembina Yayasan Pendidikan PPI Taiwan
_________________________________________
Sebagian tulisan ini bersumber dari artikel-artikel yang pernah terbit sebelumnya di: